Rabu, 16 Januari 2013

TUGAS SOFTSKILL EKONOMI KOPERASI



SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Kali ini saya akan menjelaskan tentan bagaimana perkembangan di Indonesia dari awal terjadinya koperasi di Indonesia,

Masa Penjajahan
Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja,beliau dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen.
Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partaui Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat kooperasi sehuingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”.
Perkembangan koperasi saat penjajahan Belanda tidak berjalan lancar ditambah lagi kurangnya dukungan pengetahuan dan kemauan masyarakat tentang koperasi sehingga untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :
  1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
  2. akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
  3. ongkos materai sebesar 50 golden
  4. hak tanah harus menurut hukum Eropa
  5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi
Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :
  1. akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
  2. ongkos materai 3 golden
  3. hak tanah dapat menurut hukum adat
  4. berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat
Masa Kemerdekaan
Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. Sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus didasrkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan cirri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.
Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.
Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat.
Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kehadiran dan peranan koperasi dalam perekonomian nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Masa pasca kemerdekaan memang dapat dikatakan berkembang tetapi pada masa itu membuat perkembangan koperasi berjalan lambat. Namun keadaannya sperti itu, pemerintah pada tahun 12 juli 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :
  1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
  2. menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
  3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi
Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputusan Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :
  1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI
  2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
  3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
  4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru
Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :
  1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
  2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
  3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil
Undang-Undang koperasi pertama dirumuskan semenjak kemerdekaan Indonesia yaitu UU No.79/1958 tentang asosiasi koperasi,maka perkembangan dan keberadaan koperasi semakin meningkat.Pada tahun 1965 , UU No.79/1958 diganti menjadi UU No.14/1965.Akan tetapi karna Undang Undang tersebut telah dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu maka pada tahun 1967 digantikan oleh UU No.12 tahun 1967 tentang pokok perkoperasian.Kemudian pada 21 Oktober 1992 untuk pertimbangan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi global dan negara digantilah menjadi UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
Hukum ini kemudian menjadi titik awal kembali perkoprasian sampai sekarang di Indonesia.

 http://www.patikab.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia
 http://muhamadadam5655.blogspot.com/

 

Minggu, 18 November 2012

SIMPANAN POKOK KOPERASI


Simpanan Koperasi

SIMPANAN

Simpanan sebagai istilah penamaan modal koperasi pertama kali digunakan dalam UU 79 tahun 1958, yaitu UU koperasi pertama setelah kemerdekaan. Sejak saat itu sampai sekarang modal koperasi adalah simpanan, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham. istilah simpanan muncul karena kuatnya anjuran untuk menabung, dalam arti memupuk modal bagi rakyat banyak yang umumnya miskin agar memiliki kemampuan dan mandiri. Bahkan usaha koperasi nomor satu yang ditentukan UU adalah menggiatkan anggota untuk menyimpan.
http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm

Bagaimana Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan.
Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar.

a. Syarat Keanggotaan Koperasi
Berikut ini syarat keanggotaan koperasi.
1) Setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan.
2) Menerima landasan dan asas koperasi.
3) Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota.

b. Sifat Keanggotaan Koperasi
Berikut ini sifat keanggotaan koperasi.
1) Terbuka dan sukarela.
2) Dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi.
3) Tidak dapat dipindahtangankan.

c. Berakhirnya Keanggotaan Koperasi
Keanggotaan koperasi dinyatakan berakhir apabila seperti berikut ini.
1) Meninggal dunia.
2) Meminta berhenti karena kehendak sendiri.
3) Diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan.

d. Kewajiban Anggota Koperasi Tercantum dalam Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992
Berikut ini kewajiban bagi anggota koperasi.
1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota.
2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.
3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.


Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. Di sini para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan himbauan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, ada pula yang mengadakan dua kali dalam satu tahun, yaitu satu kali untuk menyusun rencana kerja tahun yang akan datang dan yang kedua untuk membahas kebijakan pengurus selama tahun yang lampau
Hal yang dibicarakan rapat anggota tahunan
1.   Penilaian kebijaksanaan pengurus selama tahun buku yang lampau.
2.   Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi.
3.   Penilaian laporan pengawas
4.   Menetapkan pembagian SHU
5.   Pemilihan pengurus dan pengawas
6.   Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun selanjutnya
7.   Masalah-masalah yang timbul





Sisa Hasil Usaha

Pengertian SHU menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah :
-. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuaidengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaraan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
http://teguhindrabastian.blogspot.com/2012/01/sisa-hasil-usaha-koperasi-shu-koperasi.html

Sabtu, 06 Oktober 2012

SEJARAH KOPERASI INDONESIA



SEJARAH OPERASI INDONESIA

Koperasi Indonesia pertamanya dikenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896 . Koperasi pertama yang didirikan adalah koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir . Koperasi didirikan oleh R. Aria Wiriatmadja menggunakan uang pribadi sebagai modal awal koperasi . Koperasi ternyata sangat berkembang pesat kemudian Budi Oetomo dan SDI menirunya . Tetapi belanda tidak memberikan izin koperasi sehingga banyak koperasi yang bangkrut dan  menutup koperasinya.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

 Namun tahun 1933bersamaan dikeluarkan UU koperasi kembali menjamur . Tahun 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia  kemudian membuat koperasi kumiyai,awal nya koeprasi tersebut berjalan lancar sampai suatu ketika koperasi kumiyai beralih menjadi bomerang bagi masyarakat Indonesia karena dipaki untuk menyengsarakan rakyat Indonesia .  

Pada tanggal  tanggal 12 Juli 1947 ditetapkanlah hari Koperasi Indonesia yang sebelumnya mengadakan kongres koperasi yang pertama oleh pergerakan koperasi Indonesia di Tasikmalaya.Selanjutnya koperasi terus berkembang dari tahun 1986,Koperasi mengalami pasang surut dari waktu ke waktu dalam ruang lingkup yang berbeda. pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983) selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan dan kemudian menekan barang produksi .

Bung Hatta menganjurkan tiga macam Koperasi  :
1.      Koperasi konsumsi,yang didirikan untuk membantu kaum buruh dan pegawai
2.      Koperasi produksi,yang didirikan untuka melayani para petani,nelayan dan peternak
3.      Koperasi kredit,yang didirikan untuk membantu pengusaha-pengusah kecil sebagai modal awal membuat suatu usaha

Bung Hatta juga meminta agar pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, berguna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil sehingga Koperasi tidak hanya mencari laba yang besar tetapi juga dapat membantu masyarakat dalam mensejahterakan kehidupan sosial disetiap lapisan

Sumber :